![]() |
| Gubernur Papua, Lukas Enembe (tengah) didampingi Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng (kanan) saat ditemui di Kantor Gubernur Papua, Selasa (17/2/2015). |
Jayapura, PacePapushare — Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim, dana otonomi khusus
yang diberikan pemerintah pusat tidak bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Lukas dalam pidatonya dalam acara pelantikan
kepala daerah untuk enam kabupaten di Aula Sasana Krida, Kota Jayapura, Papua,
Rabu (17/2/2016).
Lukas menyebutkan, pihaknya selalu disalahkan pemerintah pusat
karena tak optimal dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus). Akibatnya,
banyak pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Sebenarnya, dana otsus yang diberikan pemerintah pusat
hanya bernilai kecil. Di wilayah pegunungan, uang sebesar Rp 100 miliar hanya
dapat membuat dua jembatan," kata Lukas.
Mantan Bupati Puncak Jaya itu mengatakan akan menggelar rapat
kerja bersama semua kepala daerah di 23 kabupaten kota di Papua untuk
mengevaluasi manfaat dana otsus pada bulan Maret.
"Dalam rapat ini, kami akan mengambil keputusan apakah
tetap menggunakan dana otsus atau mengembalikannya ke pusat," ujar Lukas.
Menurut Lukas, sesungguhnya Papua dapat maju apabila diberi
kesempatan mengelola sumber daya alamnya secara mandiri karena berlimpah.
"Tanpa dana otsus pun, kami masih merasakan manfaat dari
kekayaan alam di Papua," katanya.
Sementara itu, Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan bahwa
rencana pembahasan dana otsus dalam rapat kerja bersama semua kepala daerah
merupakan ide bagus.
"Dengan adanya pembahasan dan evaluasi, kami dapat
mengambil kesimpulan sejauh mana implementasi dana otsus dapat mengakomodasi
segala permasalahan di setiap daerah di Papua," kata Frederikus.
Tahun ini, dana otsus yang diterima Pemprov Papua sekitar Rp 5
triliun. Sebesar 80 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk 23 kabupaten
dan kota di Papua.
Penulis
|
: Fabio Maria Lopes Costa
|
Editor
|
: Laksono Hari Wiwoho
|
Sumber : regional.kompas.com

Channel News Papua. Under the auspices of PT. Papua Media. The network paper blog news from the land of Papua.
pengembalian otsus itu kalau memang benar2 mau kembalikan berarti bagus dn sy setuju,kalau hanya gertak pemerintah pusat itu tdk ad alasan pengembalian otsus.pemerintah pusat jgn takut pemerintah papua yg berbagai macam alasan.mau tak mau harus KPK turun pemeriksaan akan agar kedepannya tdk pejabat yg kerjanya asal-asalan.kepentingan Masyarakat harus di utamakan.
BalasHapuspengembalian otsus itu kalau memang benar2 mau kembalikan berarti bagus dn sy setuju,kalau hanya gertak pemerintah pusat itu tdk ad alasan pengembalian otsus.pemerintah pusat jgn takut pemerintah papua yg berbagai macam alasan.mau tak mau harus KPK turun pemeriksaan akan agar kedepannya tdk pejabat yg kerjanya asal-asalan.kepentingan Masyarakat harus di utamakan.
BalasHapus