 |
| Masyarakat yang duduk di halaman kantor Dewan Adat Lapago untuk mengikuti persemian kantor ULMWP – Jubi/Victor Mambor |
Jakarta, Pacepapushare - Pastor sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) John Jonga
meminta pemerintah untuk tidak terus-menerus menyangkal atas kejadian yang
terjadi di tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan John Jonga menyusul adanya kejadian pemasangan plang kantor perwakilan Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Senin kemarin.
"Pemerintah tidak bisa terus menerus menyangkal. Saya kemarin datang dan menyaksikan sendiri adanya plang nama kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena," kata John saat dihubungi CNNIndonesia,com, Rabu (17/2).
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi membantah Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah mendirikan kantor perwakilan mereka di Wamena.
Hal tersebut disampaikan John Jonga menyusul adanya kejadian pemasangan plang kantor perwakilan Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Senin kemarin.
"Pemerintah tidak bisa terus menerus menyangkal. Saya kemarin datang dan menyaksikan sendiri adanya plang nama kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena," kata John saat dihubungi CNNIndonesia,com, Rabu (17/2).
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi membantah Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah mendirikan kantor perwakilan mereka di Wamena.
"Pertama, saya sudah konfirmasi ke Menkopolhukam tidak benar
membuka perwakilan yang katanya di-support untuk gerakan papua
merdeka," kata Johan menegaskan di Istana Kepresidenan.
John, yang pernah mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien ini, mengatakan tahu organisasi itu sempat memasang plang kantor ULMWP karena dirinya diundang hadir dalam acara pemberkatan peresmian kantor Dewan Adat Wamena.
"Namun, pas saya datang, saya lihat ada satu plang itu. Saya dititipin untuk memberkati juga," ujar John.
Setelah itu, katanya, dia ditanyai pihak Kodim Wamena mengenai pemasangan plang tersebut. Dia pun menjelaskan apa adanya kepada pihak kodim bahwa dirinya tidak tahu ketika pemberkatan kantor Dewan Adat. Tak disangka, ternyata ada satu plang Gerakan Pembebasan Papua.
"Akhirnya,
jam lima kemarin sore, Kapolres Jayawijaya datang dan menyuruh plang itu
diturunkan untuk dibawa ke kantor polisi," ujarnya.
Dia menjelaskan hingga kini tidak ada reaksi dari kelompok Gerakan pembebasan Papua atas pencabutan plang nama itu oleh pemerintah.
Dia menjelaskan hingga kini tidak ada reaksi dari kelompok Gerakan pembebasan Papua atas pencabutan plang nama itu oleh pemerintah.
Sumber : www.cnnindonesia.com
Channel News Papua. Under the auspices of PT. Papua Media. The network paper blog news from the land of Papua.
Tidak ada komentar
Posting Komentar