![]() |
| Papan nama kantor United Liberation Movement for West Papua di Wamena, Papua Barat. |
Jayapura,Pacepapushare — Pernyataan Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan agar
orang yang terlibat pendirian United Liberation Movement for West Papua
(ULMWP)segera meninggalkan Indonesia dinilai telah melukai hati orang Papua.
Hal ini disampaikan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Papua, Ruben Magai, saat dihubungi dari Jayapura, Jumat (19/2/2016).
Ruben menuturkan, ULMWP merupakan representasi dari orang Papua
dalam organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Perkumpulan Negara
Melanesia.
"Pernyataan Luhut menunjukkan, Pemerintah Indonesia tak
serius dalam mengatasi masalah di Papua. Padahal, Indonesia termasuk anggota
MSG. Seharusnya, ia menggunakan cara persuasif untuk mengatasi masalah
ini," kata Ruben.
Ia mengungkapkan, pernyataan Luhut seperti ancaman yang
dikeluarkan Jenderal Ali Moertopo kepada warga Papua pada tahun 1965.
"Luhut harus meminta maaf kepada warga Papua. Ia tak berhak
mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sebab, Papua adalah tanah kelahiran kami,"
kata Ruben.
Sebelumnya, pada 15 Februari 2015 lalu, OPM mengklaim telah
mendirikan ULMWP di Jalan Trikora, Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Sebanyak 5.000
orang menghadiri kegiatan tersebut.
Menanggapi munculnya gerakan ULMWP, Luhut mengatakan, "Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi." Luhut mengatakan hal ini saat berada di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.
Luhut menekankan, keberadaan mereka adalah ancaman. Namun, Pemerintah Indonesia tidak gentar atas keberadaan gerakan tersebut.
Gerakan semacam itu, kata Luhut, didasari oleh kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dia pun menyoroti pemerintah setempat yang dianggap tidak mampu mengatur keuangan daerah untuk melakukan pembangunan dengan baik.
Menanggapi munculnya gerakan ULMWP, Luhut mengatakan, "Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi." Luhut mengatakan hal ini saat berada di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.
Luhut menekankan, keberadaan mereka adalah ancaman. Namun, Pemerintah Indonesia tidak gentar atas keberadaan gerakan tersebut.
Gerakan semacam itu, kata Luhut, didasari oleh kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dia pun menyoroti pemerintah setempat yang dianggap tidak mampu mengatur keuangan daerah untuk melakukan pembangunan dengan baik.
|
Penulis
|
: Fabio Maria Lopes Costa
|
|
Editor
|
: Amir Sodikin
|

Channel News Papua. Under the auspices of PT. Papua Media. The network paper blog news from the land of Papua.
Tidak ada komentar
Posting Komentar