![]() |
| Pdt Socratez Sofyan Yoman (kiri) dan Pdt Karel Phil Erari setelah konferensi pers, Senin (15/12) di Gedung Oikoumene PGI, Jl Salemba no 10, Jakarta Pusat. (Foto: Bayu Probo) |
PacePapushare - Tokoh Papua, Pendeta Socratez
Sofyan Yoman, menilai penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap
permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye
Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat justru dapat mempercepat Papua
Merdeka.
“Kalau Ketua Melanesian Spearhead
Group (MSG) ditolak, untuk apa Indonesia menjadi anggota MSG? Dengan
alasan-alasan seperti ini Indonesia semakin memberikan legitimasi dan kekuatan lobby-lobby ULMWP
di dunia Internasional. Akibatnya, Indonesia sendiri mempercepat Papua
Merdeka,” kata Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com,
hari Jumat (26/2).
Ketua Umum Badan
Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) itu juga
menilai, bahwa “memang sangat berat dan rumit bagi pemerintah Indonesia
menghadapi masalah Papua.”
Dia mencontohkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan awal kemenangan bagi Pemerintah
Indonesia. “Tapi sayang, pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang dalam UU
Otsus itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bahkan kenyataannya Otsus
telah gagal total.”
Untuk memperbaiki itu, kata Socratez, pemerintah provinsi
Papua sudah mengajukan Otsus Plus tapi itu juga ditolak pemerintah.
“Permintaan untuk smelter dibangun di Papua juga tidak digubris
Jakarta. Lebih parah lagi penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014, yang
dilakukan aparat keamanan tidak ditangkap dan diadili pelakunya.”
Lebih lanjut, Socratez yang berada di Jayapura, menilai
lebih fatal lagi bagi pemerintah Indonesia yang menolak Tim Pencari Fakta dari
Pasific Island Forum (PIF) ke Papua dan menolak menerima kunjungan ketua MSG PM
Salomon Islands untuk pertemuan dengan Indonesia sebagai anggota MSG.
“Pemerintah Indonesia jangan persalahkan rakyat Papua tapi
introspeksi diri baik-baik demi kebaikan Indonesia,” katanya.
Jokowi Tolak Bertemu PM Solomon
Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak
permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye
Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.
Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari
Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation
Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare
sebagai Ketua MSG di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.
"Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah
berakhir di Jakarta," kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti
dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).
“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara
Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang
menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”
Tapi Sogavare mengatakan: "presiden Indonesia telah
mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua
Barat."
Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan,
mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam
menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.
"Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah
kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua
Barat," kata Sogavare.
Penulis : Melki Pangaribuan
Editor : Eben E. Siadari
Sumber : satuharapan.com

Channel News Papua. Under the auspices of PT. Papua Media. The network paper blog news from the land of Papua.
amin
BalasHapusSemoga Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dapat mensejahterakan rakyat Melanesian Spearhead di kepulauan solomon terlebih dahulu sebelum bersikukuh merubah kesejahteraan rakyat Melanesian Spearhead di papua indonesia.
BalasHapusSejak tahun 2000 Pemerintah Kepulauan Solomon telah menjadi semakin bangkrut. Telah habis kapasitas pinjaman tersebut; pada tahun 2001 defisit mencapai 8% dari PDB. Hal ini tidak dapat memenuhi dua mingguan gaji dan telah menjadi luar biasa tergantung pada dana dari rekening bantuan asing, yang menyediakan sekitar 50% dari pengeluaran pemerintah pada tahun 2001. donor bantuan Principal adalah Australia $ 247 Juta per tahun (2006) , Selandia Baru $ 14 Juta per tahun (2004) , yang Uni Eropa , Jepang $ 40 Juta per tahun (2005) , dan Republik China (Taiwan) setidaknya $ 20 juta per tahun
Mereka dari Pasifik: Melanesia, Polinesia dan Mikronesia melihat Papua dari sisi Genoside oleh Indonesia, bukan soal ekonomi dan esejahteraan yang anda maksud.
HapusSergant Jose Pinhero da Silda28 September, 2016
BalasHapusSilahkan mencuri SDA Yg ada diwest papua,Karena nenek moyan kau adalah pencuri tpii jgn kau habisi nyawa rumpun/ras melanesia dan hukum manapun tdk dbenarkan hal sperti itu.Mereka bersuara kpd org2 tertindas krn mereka adalah manusia2 beradap menjunjung HAM Internasional
aneh,negara mini, miskin, tapi bisa bisanya intervensi neara lain,konyol.
BalasHapus