KNPB: Operasi Polda dan TNI di Papua Hanya Proyek

Ilustrasi: Prajurit Satgas Pamtas Yonif Linud 431/SSP Kostrad melakukan patroli perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Waris, Keerom, Papua, Kamis (17/3). (Foto: Antara)

Jakarta, PacePapushare - Kepolisian Papua bakal melakukan operasi selama setahun untuk memburu kelompok yang dituding melakukan kekerasan di Kabupaten Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Puncak. Juru Bicara Polda Papua, Patrige Renwarin mengatakan, operasi ini tengah disusun konsepnya dan akan diserahkan ke Mabes Polri Jakarta untuk disetujui.

Nantinya operasi ini juga melibatkan TNI.

"Dulu-dulu sudah ada operasi setingkat Polda dengan melibatkan Kodam. Itu sebulan hingga dua bulan. Tapi dari hasil evaluasi, kalau gunakan model seperti itu hanya menguras banyak tenaga dan dana yang tak terduga. Sementara hasilnya minim," ungkap Juru Bicara Polda Papua, Patrige Renwarin   kepada KBR, Senin (21/03).

Patrige tidak mau menyebutkan berapa anggaran operasi ini.

"Belum tahu, baru disusun konsepnya. Dilaporkan dulu ke Jakarta." Elak Partrige.

Namun ia menjanjikan konsep operasi itu bakal rampung pekan ini. Pemprov Papua pun, sudah dua kali diajak bicara dan menyetujui operasi tersebut.

Operasi itu pun, kata dia, tidak hanya penindakan tapi juga pencegahan. 

"Misalnya di kampung-kampung, akan disampaikan operasi terpadu ini. Ada yang dibagi tugas ke kampung-kampung tentang bahayanya kelompok itu." Ia juga mengklaim dalam proses pencegahan ke kampung itu tidak akan ada kekerasan ke masyarakat.  

"Enggak, hanya memberitahu sekarang ada ancaman jangan ikut-ikutan," imbuhnya.

Kepolisian Papua sebelumnya mencatat sejak 2009 hingga 2016, di wilayah Kabupaten Puncak telah terjadi 226 kasus penembakan. Korban meninggal, baik TNI/Polri maupun warga sipil sebanyak 112 orang dengan korban luka sebanyak 229 orang.

Sementara pelakunya, menurut Patrige, ada tiga kelompok yang selama ini melakukan aksi kekerasan di Kabupaten Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Puncak. 

"Kita inventarisir siapa-siapa kelompoknya. Jadi fokus pada kelompok yang melakukan kejahatan di tiga kabupaten tersebut," jelasnya.

Ia pun menegaskan, kelompok yang mencoba menghalangi proyek pemerintah seperti jalan Trans Papua bakal ditindak. 

"Yang menghalangi harus ditindak," tegasnya. 

Pasalnya kata dia, atas aksi penembakan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, meresahkan masyarakat Papua dan pendatang.

KNPB: Operasi Polda dan TNI Hanya Proyek 

Ketua Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo menyebut aksi penembakan yang dilakukan kelompok pimpinan Lekagak di Kabupaten Puncak Jaya sebagai sikap penolakan terhadap pembangunan jalan Trans Papua. Pasalnya kata dia, dengan adanya jalan itu hanya menguntungkan pengusaha besar yang tengah berinvestasi di tanah mereka.

"Mereka memiliki pemikiran bahwa kalau akses pembangunan dibuka sampai ke kampung-kampung justru memudahkan imigrasi atau pendatang dari luar dan pengusaha," ungkap Victor kepada KBR, Senin, 21/3/2016.

Ia pun menuding aksi yang dilakukan kelompok Lekagak kerap dijadikan alasan bagi Kepolisian untuk menambah anggaran pengamaman.

"Sengaja dipelihara oleh tentara. Di satu sisi mereka melakukan perlawanan, tapi perlawanan itu dimanfaatkan atau bargain Polri TNI untuk proyek keamanan," katanya.

Sementara terkait operasi yang akan digencarkan Polda Papua dan TNI, menurut Victor, bukanlah hal yang dikhawatirkan. Pasalnya kata dia, operasi di Papua terjadi saban hari.

"Jadi tak perlulah bikin operasi baru hanya untuk mencari alokasi dana. Toh operasi terjadi tiap hari. Justru, operasi itu ditunggu-tunggu kelompok Lekagak dan lainnya untuk melakukan perlawanan terbuka. Dengan begitu tak lagi dicap aksi kriminal."

Terkait pembangunan jalan Trans Papua, menurut Victor, masyarakat Papua tidak dipersiapkan dengan baik.

"Mereka belum siap dengan alat produksi modern. Tak punya mesin industri. Maka siapa yang akan memakai akses pembangunan itu?" ungkapnya. Sedangkan, keinginan masyarakat Papua adalah pembangunan manusia bukan pembangunan fisik.

"Yang diinginkan orang Papua itu pembangunan manusia dan ini tidak dipersiapkan. Perspektif pemerintah Indonesia bahwa yang modern itu ketika bangunan ada," pungkas Victor.

Dampaknya, kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat semakin minim. Itulah dasar kata dia, mengapa masyarakat Papua ingin mengatur pemerintahannya sendiri.

Editor: Rony Sitanggang

Sumber : portalkbr.com