! Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
![]() |
| Tambang Freeport di Irian Jaya. (tribunnews.com) |
PacePapushare - Di saat
elit-elit politik (legislatif dan eksekutif) negeri ini terus ‘begaduh’ soal
rekaman pertemuan antara Setyo Novanto, Ma’ruf Syamsudin, dan Riza Chalid
membahas bagi-bagi ‘jatah preman’ dari Freeport, Papua sebagai pemilik kekayaan
emas, dan hasil tambang yang melimpah ruah itu masih tetap miskin tak terkira.
Kualitas kehidupan (pendidikan, kesehatan, dan sosial) di ujung timur Indonesia
itu memang sangat memprihatinkan. Sementara secara bersamaan, kekayaan alamnya
terus dirampok oleh Asing dengan menggunakan tangan-tangan elit di Jakarta.
Padahal seperti yang dikatakan Rizal Ramli, jika 16 juta kg kandungan emas
Papua (belum lagi misalnya kandungan uranium, perak, tembaga, dan kekayaan
tambang lainnya), dikelola oleh negeri ini, maka itu sudah cukup membuat negeri
ini menjadi negara kaya, yang tak harus lagi mencari utangan ke sana-kemari
untuk membiayai pembangunannya. Tapi kemudian apa yang tetap terjadi, rakyat
Papua malah banyak mati kelaparan di lumbung padi.
Yang menjadi ironi, publik pun ikut bertikai seturut dengan
pertikaian para elit tadi, tanpa pernah mau membangun kesadaran bersama
bagaimana mengusir Freeport dari bumi Papua. Yang lebih konyol, ada ketakutan
jika Freeport hengkang dari Papua, pemerintahan negeri ini akan menjadi kisruh tak
terkendali.
Padahal, ada banyak kisah sukses perlawanan negara melawan
imperialisme asing semisal mengusir Freeport dari Indonesia, yang telah menuai
hasil, seperti yang telah terjadi di Amerika Latin. Bukankah pernah terjadi,
setahun setelah menang revolusi 1959, pemerintah Fidel Castro menasionalisasi
kilang-kilang minyak AS, Texaco dan Exxon, serta Shell milik Belanda, juga
menasionalisasi seluruh industri pokok—termasuk 382 perusahaan dalam
negeri—sektor perbankan swasta asing dan dalam negeri. Demikian halnya yang
dilakukan pemerintah Hugo Chávez di akhir tahun 2001, dan Evo Morales di 1 Mei,
2006.
Program-program semacam nasionalisasi, pengambilalihan hingga
pemberlakukan pajak yang tinggi bagi investasi dan royalti pendapatan
perusahaan-perusahaan asing, adalah program-program yang sangat ditakuti oleh
imperialisme. Sejak tahun 1977, sekitar 50 persen perusahaan-perusahaan raksasa
di Venezuela memiliki “ikatan” dengan modal AS. Itulah sebabnya AS naik pitam
ketika Hugo Chávez merenasionalisasi PDVSA (Perusaaan Minyak Venezuela) di
akhir tahun 2001 dan (AS) mulai memimpin konsolidasi oposisi untuk menjatuhkan
Chávez. Seperti halnya Eisenhower terhadap Kuba pasca nasionalisasi tahun 1960.
Tapi Castro, Chavez, Morales, dan pemimpin rakyat dari Benua Amerika Latin
mampu mengarungi semua kesombongan imperialis itu dengan gagah berani.
Betapa pentingnya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang
selama ini mengeruk kekayaan sumber daya alam sebuah negara, karena penguasaan
sumber-sumber pendapatan yang penting bagi negara menjadi landasan bagi
terwujudnya program-program mendesak rakyat. Di Venezuela, tak kurang dari $2
milyar rata-rata pertahun (tahun 2006 bahkan mencapai 4,5 milyar dollar –
sekitar 40,5 Trilyun rupiah) dialokasikan pemerintah, dari keuntungan minyak
dan juga dari Dana Pembangunan Nasional (FUNDEN), untuk program-program sosial
(seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kredit, dan pelatihan kerja).
Kuba adalah negeri miskin yang bebas buta huruf dan sehat (mampu
menyediakan dana Rp. 1.800.000/orang per bulan untuk jaminan kesehatan gratis).
Demikian halnya Venezuela, program-program kesehatan gratis Barrio Adentro I
dan II, pendidikan gratis Robinson I dan II, serta Ribas dan Sucre adalah upaya
pemerintah memasalkan kesehatan dan pendidikan untuk rakyat. Dan semua itu tak
bisa dilakukan jika kekayaan negaranya dikuasai dan dieksploitasi oleh asing.
Ah, jika seandainya Jokowi punya nyali dan keberanian sekelas
Castro, Chavez, ataupun Morales, dan dengan lantang dan gagah mengusir Freeport
dari Bumi Papua, segenap rakyat negeri ini akan siap berdiri di depan
melindunginya dari ancaman apapun yang ditebarkan imperialisme asing tersebut.
(amas/dakwatuna)
Sumber: http://www.dakwatuna.com/2015/12/10/77406/usir-freeport-dari-bumi-papua/#ixzz41aRVI5nn

Channel News Papua. Under the auspices of PT. Papua Media. The network paper blog news from the land of Papua.
Tidak ada komentar
Posting Komentar