Panitia parlemen New Zealand mendapat pengarahan isu tentang Papua Barat

Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru pada saat pengarahan panitia pemilihan parlemen di Papua Barat, 7 Desember 2017: Michael Appleton, Manajer Unit, Divisi Regional Pasifik; Stephen Harris, Manajer Divisi, Divisi Asia Tenggara; Ben King, Pelaksana Kepala Eksekutif / Wakil Sekretaris Amerika dan Asia Group; Phillip Taula, Divisi Manajer Divisi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia dan Persemakmuran. Foto: VNP / Phil Smith

Sebuah komite pemilihan parlemen New Zealand mendengar bahwa saat ini tidak ada jalur untuk Papua Barat dimasukkan ke dalam daftar dekolonisasi PBB.

Komite Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan hari ini diberi tahu oleh Kementerian Luar Negeri tentang Papua Barat, setelah sebelumnya di audiensi bulan Juni.

Seorang anggota komite, anggota parlemen pemerintah Louisa Wall, bertanya tentang sebuah petisi baru-baru ini dari masyarakat adat di wilayah Papua kepada PBB yang diundangkan di Indonesia yang mencari prasasti dengan Komite Dekolonisasi, atau C24. Papua Barat masuk dalam daftar di awal tahun 1960an sebelum dipindahkan saat Indonesia menguasai wilayah Papua Barat.

Pejabat kementerian mengatakan bahwa untuk Papua Barat yang akan ditambahkan ke dalam daftar lagi, pertama-tama perlu sebuah resolusi di majelis umum PBB.

"Masalahnya saat ini sebenarnya tidak ada jalan kembali untuk masuk ke C24 jika diblokir oleh C24 - Indonesia (yang merupakan anggota C24) harus setuju," kata Stephen Harris, Direktur Divisi Selatan dan Asia Tenggara di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan.

Tapi Nyanya Wall mengatakan bahwa Papua Barat adalah "isu yang berkembang dan berkembang di Pasifik", yang mengindikasikan akan semakin menuntut tanggapan terpadu oleh New Zealand.

Louisa Wall Photo: VNP / Phil Smith

"Seberapa tertarik kita di Pulau Pasifik untuk menarik emansipasi Papua? Karena tidak akan hilang, saya bisa melihat resolusi di forum Kepulauan Pasifik segera yang menginginkan kita sebagai blok enam belas negara untuk melakukan sesuatu yang mungkin menempatkan aplikasi sehingga bisa ditambahkan ke daftar wilayah yang bukan milik pemerintah ini. "

Namun, Mr Harris mengatakan sentimen tentang masalah ini di antara negara-negara Kepulauan Pasifik "cukup bervariasi".

"Tidak ada satu blok dari enam belas negara Kepulauan Pasifik yang memikirkan hal yang sama dalam hal ini."

Dia mengatakan bahwa laporan tentang reaksi resmi Indonesia terhadap beberapa ungkapan suara politik di Papua "mengganggu".

Menurut Harris, Selandia Baru cenderung mencatat kekhawatirannya tentang pelanggaran hak asasi manusia di tingkat menteri.

"Sejak Juni telah terjadi keresahan publik yang saya sebutkan dengan pemberontakan bersenjata di beberapa desa di Papua. Pada saat yang sama, telah ada melipatgandakan, menurut saya, oleh presiden Inodnesia Joko Widodo untuk mencoba dan menginvestasikan lebih banyak modal politik pribadi untuk maju ke sana. "

Tuan Harris mengatakan bahwa indikator manusia dan sosial menunjukkan bahwa orang Papua pada umumnya tertinggal jauh dari orang lain di wilayah lain di Indonesia. (RNZ/RS)